English Indonesian

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

YURISPRUDENSI

                                                            MAHKAMAH AGUNG
   
Kaidah Hukum    :    Bahwa oleh karena Mahkamah Tinggi Militer I Medan tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa, sedangkan hukuman dalam perkara Psikotropika bersifat kumulatif, maka Putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan harus dibatalkan.
Nomor Register      :  13 K/MIL/2001
Tanggal Putusan    :  26 Oktober 2001
Majelis                  :  1.  H. German Hoediarto, SH
                                2.  H. Achmad Kowi AS, SH
                                3.  H. Suwawi, SH
Klasifikasi              :  Tentang Narkotika (Pasal 62 No.5/1997)
Duduk Perkara        :  Bahwa terdakwa pada tanggal 16 Juli 1999, setidak-tidaknya dalam tahun 1999, dikamar No.01 Motel Puri Desa kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara, yang termasuk wewenang Mahkamah Militer I-02 Medan Telah melakukan tindak pidana berupa:
Barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika " dengan cara-cara sebagai berikut :
1.  Bahwa terdakwa sebagai anggota TNI AD, sejak tahun 1989 ditempatkan di jasrem 022/PT
2.  Bahwa pada tanggal 16 Juli 1999 terdakwa akan berangkat ke medan dengan menitipkan 30 butir Ekstasy kepada saksi untuk dijual dengan harga Rp. 35.000,- perbutir
3.  Bahwa pada tanggal 17 Juli 1999 sekira pukul 02.30 Wib saksi I dan saksi II berada dikamar 02 Motel Puri menyimpan 90 butir Ekstasy dan pada tanggal 17 Juli sekira 03.00 Wib saksi I dan Saksi II terkena razia oleh Polisi Militer dikamar No. 02 Motel Puri, sehingga saksi I membuang 30 butir Ekstasy milik terdakwa, sedangkan 47 butir Ekstasy milik saksi I disita;
4.  Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dan diancam Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan harus dibatalkan karena Mahkamah Militer Tinggi I Medan tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa, padahal hukuman dalam perkara psikotropika bersifat kumulatif,
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan tanggal 29 September 2000 No. PUT/B-31/K/AD/MMT-I/IX/2000 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan Mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini

AMAR PUTUSAN MA :

                                                         MENGADILI
Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa NIKSON SILITONGA, serka Nrp.636400 tersebut
Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan tanggal 29 September 2000 No. PUT/B-31/K/AD/MMT-1/IX/2000

                                                     MENGADILI SENDIRI
Menyatakan terdakwa NIKSON SILITONGA, Serka Nrp.636400 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Barang Siapa secara tanpa hak memiliki Psikotropika" :
        Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
        Pidana Pokok        : Penjara selama 1 (satu) tahun
        Pidana Tambahan    : Dipecat dari dinas militer C/q TNI-AD
        Pidana Denda Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
Menetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
Membebani pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

                                                                           

                                                                              Pembuat Kaidah Hukum
                                                                                           ttd

                                                                              Surawardi Dahlan, SH

 

 

PUTUSAN
  Nomor : 13 K/MIL/2001
         DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA            

ESAMAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:
Mahkamah Agung Tersebut:
Membaca putusan Mahkamah Militer I-02 Medan tanggal 31 Maret 2000 Nomor
PUT/044-K/MM I-02/AD/III/2000 dalam putusan nama Terdakwa:
    Nama Lengkap              : NIKSON SILITONGA
    Pangkat / Nrp                : SERKA / 636400
    jabatan                         : BA JASREM-023/KS
    Kesatuan                      : KOREM-023/KS
    Tempat. tanggal lahir      : LABUHAN BATU, 16 DESEMBER 1970
    Jenis Kelamin                : LAKI-LAKI
    Kebangsaan                  : INDONESIA
    Agama                          : KRISTEN PROTESTAN
Alamat Tempat Tinggal       :ASRAMA MILITER AEK HABIL KODYA SIBOLGA

    Pemohon kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;
yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa:
    Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal ENAM BELAS BULAN JULI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN setidak-tidaknya dalam tahun 1999 di dalam kamar No. 01 Motel Puri Desa Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana:
"Barang siapa tanpa hak, memiliki, minyimpan dan atau membawa Psikotropika"
dengan cara-cara sebagai berikut:
1.    Bahwa sejak tahun 1989/1990. Terdakwa memasuki dinas Militer TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Bandung Jawa Barat, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya dutugaskan di Jasrem-022/PT dan mengalami berbagai mutasi terakhir menjabat sebagai Ba Jasrem-023/KS dengan Pangkat Serka Nrp-63 6400
2.    Bahwa pada tanggal 16 Juli 1999 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa akan berangkat ke Medan menjenguk anaknya yang sakit dalam kamar No. 01 Motel Puri Desa Kalangan Kab. Tapteng menitipkan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasy kepada Saksi-1 lalu Makinun Riyath Aliaser Aliaser untuk dijualkan kepada peminat dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per butir.
3.    Bahwa pada tangal 17 juli 1999 sekira pukul 02.30 Wib, saksi-I lalu Makmun Riyath Aliaser dan saksi-II Lina Herlina Br Tobing Ms Lina berada dalam kamar No. 02 Motel Puri menyimpan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasy masing-masing:
a.    60 (enam puluh) butir pil ekstasy milik saksi-I lalu Makmun Riyat Aliaser.
b.    30 (tiga puluh) butir ekstasy milik Terdakwa berwarna putih tanpa merk
4.    Bahwa pada tanggal 17 Juli 1999 sekira pukul 03.00 Wib, saat saksi-I lalu Makmun Riyath Aliaser dan Saksi-II Leni Herlina Br Tobing Als Lina Berada dalam kamar No. 02 Motel Puri tiba-tiba Polisi Militer melakukan razia sehingga Saksi-I Lalu Makmun Riyath Aliaser membuang pil ekstasy sebanyak 30 (tiga puluh) butir berwarna putih milik Terdakwa Kedalam Lobang WC sehingga larut dibawa air sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir pil ekstasy milik saksi-I Lain Makmun Riyath Aliaser dibalik kipas angin disita oleh petugas Polisi Militer.
5.    Bahwa 47 (empat puluh tujuh) butir pil ekstasy milik saksi-I Lalu Makmun Riyath Aliaser terdiri dari:
a.    24 (dua puluh empat) butir pil ekstasy warna merah jambu
b.    13 (tiga belas)  butir pil ekstasy warna kuning
c.    10 (sepuluh) butir pil ekstasy warna kuning tua
6.    Bahwa Terdakwa disamping menjual/pengedar pil ekstasy juga pengguna atau mengkonsumsi pil ekstasy karena dapat mempengaruhi badan terasa segar, tidak mudah capek, badan terasa dingin, bila mendengar musik ingin berjoget sambil bergoyang kepala.
Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal-62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 31 Maret 2000 yang isinya adalah sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
" Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika " Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa.
Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok          : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
Pidana Tambahan    : Diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas TNI-AD
Menetapkan barang bukti berupa:
1. Surat-surat         : Nihil   
2. Barang-barang    : Nihil
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Dengan memperhatikan Pasal 62 Undang-undang No.5 Tahun 199 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkanya berbunyi sebagai berikut:
1.  Menyatakan : Terdakwa tersebut diatas yaitu : Nikson Silitonga, Serka Nrp. 636400 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa secara tanpa hak memiliki Psikotropika ".
2.   Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
                  - Pidana Pokok    : Penjara Selama 1 (satu) tahun
                  - Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer C/q TNI-AD
                  - Pidana denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
3.  Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah)
4.   Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi I Medan dengan putusannya tanggal 29 September 2000 Nomor : PUT/B-31/K/AD/MMT-I/IX/2000 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut Menyatakan :
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa NIKSON SILITONGA SERKA NRP-636400
2. Memperbaiki putusan Mahmil I-02 Medan No. PUT-044/K/MM I-02/AD/ tanggal 31 maret 2000, sekedar mengenai pidana pokok yang dijatuhkan dan menghilangkan pidana dendanya, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pidana Pokok    : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan  masa  penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan    : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD
3.  Menguatkan putusan Mahmil I-02 Medan untuk selebihnya
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 5000 (lima ribu   rupiah)
5.  Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Mahkamah Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: KS-212/I-02/XI/2000 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2000 pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;
Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 11 Desember 2000 dari Terdakwa sebagai pemohon kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Mahkamah Militer I-02 Medan pada tanggal 11 Desember 2000;
Melihat surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, Bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi Tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Nopember 2000 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Nopember 2000 serta risalah kasasinya telah diterima Kepaniteraan Mahkamah Militer I-02 Medan pada tanggal 11 Desember 2000 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasanya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;
menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1.    Bahwa Pemohon Kasasi memohon kiranya dapat diteliti berkas perkara (Daftar Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat oleh Den Pom 114 No. DPP-018/A.18/IX/1999 tanggal 27 September  1999 atas nama tersangka Serka Nikson Silitonga Nrp. 636400, yang dalam laporan Polisi No.LP-020/A.20/VII/IDIK/1999 tanggal 19 Juli    1999,sebenarnya yang dilaporkan karena tertangkap adalah Sertu Lalu Makmun R Nrp. 519252 Ba Kes Sat Radar    210 beserta barang bukti berupa 47 butir pil ekstasy; Bahwa oleh karena Laporan Polisinya adalah bukan melaporkan Pemohon Kasasi, maka seyogyanya yang menjadi Tersangka didalam berkas tersebut adalah Sertu Lalu Makmun R Nrp.519252, sedangkan Serka Nikson Silitonga Nrp. 636400, hanyalah sebagai saksi didalam berkas (DPP) tersebut. suatu kejanggalan yang sangat menyolok/rekayasa terhadap seorang Prajurit yang awam hukum. Bahwa didalam berkas perkara selanjutnya, terlihat secara jelas tertulis :
DAFTAR BARANG BUKTI            : NIHIL
DAFTAR SURAT-SURAT LAIN      : NIHIL.
Secara pikiran yang tak memerlukan  logika intelektualis, apalagi yang  diperkarakan adalah obat-obatan yang berbahaya, maka apakah yang diperiksa kalau bukti yang menjadi sumber masalah tidak ada, apalagi berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila menjadi perkara sesuatu benda Narkoba atau Psikotropika maka betul tidaknya Narkoba/Psikotropika tersebut sebagai Narkoba atau Psikotropika, harus ada penjelasan hasil    penelitian dari Laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah. Bahwa oleh karena barang bukti, maupun penjelasan mengenai barang bukti (hasil pemeriksaan laboratorium) tidak ada, mohon kiranya  kearifan Bapak untuk mempertimbangkannya, karena pil ekstasi serta hasil pemeriksaan laboratoriumnya adalah unsur yang sangat substansial/essensial dan sumber masalah,dalam perkara pemohon kasasi ini.
2.    Bahwa Pemohon Kasasi memohon kiranya dapat dipertimbangkan, bahwa didalam BAP (DPP)yang diajukan oleh Den Pom 114, Pemohon Kasasi memberikan keterangan yang sekaligus merupakan permohonan kepada yang berwajib, bahwa walaupun didalam penyidikan POM Pemohon Kasasi tidak membutuhkan bantuan hukum (pengacara) namun di     pengadilan pemohon kasasi mengharapkan Pengacara untuk mendampingi/membelanya dipengadilan. permohonannya     secara otentik dituangkan dalam BAP pemohon  kasasi tanggal 26 juli 1999, namun di dalam persidangan ternyata pada hal berdasarkan pasal 144 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 Jo pasal 56 ayat (1) UU No.* tahun      1981. Pengadilan Wajib menunjuk Penasehat HUkum bagi terdakwa yang dituntut melakukan tindak pidana pasal 62 UU No. Tahun 1997.
Bahwa sudah merahasia umum, bahwa setiap Terdakwa yang di hadapkan di Pengadilan Mahkamah Militer I-02 Medan. Secara informal senantiasa ada oknum yang mengintimidasi Terdakwa agar tidak memakai jasa Pengacara/Penasehat Hukum dengan teror apabila memakai Pengacara/Penasehat hukum, tuntutan hukuman oleh Oditur maupun putusan hakim akan semakin tinggi  malah akan dipecat, dan diiming-imingi pula, mending uang    yang akan diberikan sebagai imbalan jasa Penasehat Hukum dibikin untuk urusan perkara, sehingga Terdakwa yang merasa sudaj tertekan jiwa dan perasaaanya pasrah saja, tidak menuntut agar didampingi Penasehat Hukum, sehingga sekarang ini pemohon kasasi merasa terperojok, terpuruk ke dalam jurang kehancuran yang tidak mungkin tertolong lagi kecuali dengan kearifan Bapak Hakim Majelis Mahklamah Agung.
3.   Bahwa di dalam DPP yang dibuat oleh Den Pom 114, Pemeriksaan di persidangan Mahkamah Militer I02 Medan, Maupun dalam pertimbangan para Judex Facti, ditonjolkan bahwa Pemohon kasasi memperoleh barang pil ekstasi dari Edi (karyawan diskotik medan), akan tetapi oknum yang  bernama edi tersebut  tidak ada dan tidak pernah di dengar sebagai saksi baik dalam pemeriksaaan penyidikan oleh Den pom 114 maupun di dalam persidangan Mahmil I-02 Medan sehingga kuat dugaan bahwa Pemohon Kasasi terlalu dipaksakan diajukan ke persidanan Mahmil, tanpa sesuatu bukti yang akurat.
Bahwa bukti pembelian untuk dijadikan sebagai bukti didalam BAP/DPP pemohon Kasasi pun tidak ada sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa peraturan hukum dalam pemeriksaan pemohon kasasi tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan pemohon kasasi merasa diperlakukan secara tidak adil.
Demikian juga adanya pengakuan saksi bahwa Psikotropika diterimanya dari pemohon kasasi, tidak pernah ada bukti tertulis didalam persidangan maupun di dalam penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik.
4.    Bahwa kearifan Bapak Hakim Majelis Mahkamah Agung, mengenai isi laporan Polisi Nomor LP-202/A.20/VII/IDIK/1999 tanggal 19 Juli 1999 yang menyatakan bahwa petugas POM yang melakukan razia di motel Puri Ds. Kalangan telah menangkap Sertu Lalu Makmun R Nrp. 519252 Ba Kes Sat Radar 210 beserta barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) butir pil yang diduga ekstasi, yang diterangkan berasal dari pemohon kasasi untuk dijualkan. Padahal di dalam keterangan (BAP_ para saksi, bahwa pil yang 47 (empat  puluh tujuh) butir tersebut adalah milik dari sertu Lalu Makmun R. Nrp. 519252. Bukan milik pemohon  Kasasi/Terdakwa.
Dengan demikian jelasnya bahwa semua keterangan yang dipaksakan diperoleh dari saksi maupun pemohon kasasi, adalah keterangan rekayasa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tanpa bukti, dengan tujuan menjatuhkan Pemohon Kasasi, kemungkinan dengan maksud merebut status pengelolaan Motel Puri yang dalam dunia bisnis lumrah, sehingga Pemohon Kasasi yang bodoh, lugu dan mempunyai sifat pengecut dan penakut,       mudah saja terjebak dan menyerah takut kena siksa, yang dalam penyidikan biasa dialami.
5.    Bahwa Sertu Lalu Makmun Riyath Aliaser Nrp. 519252. sepanjang yang diketahui hingga saat ini belum pernah ditindak/dihukum/diadili untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana melakukan pemusnahan Psikotropika berdasarkan Pasal 62 ayat (2) d UU No. 5 tahun 1997, sehingga pengakuannya yang mengatakan bahwa 30 (tiga     puluh ) butir pil ekstasi telah dibuangkannya ke dalam  lobang wc tidak dapat dibenarkan secara juridis, sehingga pemohon kasasi berpendapat keterangan saksi tersebut hanyalah isapan jempol, tidak mempunyai kekuatan bukti, yang berarti bahwa sebenarnya pil yang diakuinya dibuang  sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut tidak dapat diterima kenyataannya.
Bahwa sekiranyapun (quod non) pil tersebut ada terdapat pada tangan Sertu Lalu Makmun R, hal itu adalah termasuk  menjadi tanggung jawabnya karena azas hukum perdata mengatakan " benda bergerak adalah hak dari siapa yang menguasai benda tersebut", sehingga mengenai kemungkinan benar/tidaknya ada pil sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut adalah tanggung jawab dari Sertu Lalu Makmun R.
6.    Selanjutnya mohon juga kearifan dari bapak Hakim Majelis Mahkamah Agung RI, Mengenai penerapan unsur-unsur    pasal Undang-Undang yang dipersalahkan kepada pemohon kasasi yang dapat ditanggapi sebagai berikut:
a.    Mengenai locus delicti dan tempus delicti
Pada waktu terjadinya razia yang dilakukan oleh petugas POM pada tanggal 17 Juli 1999 di motel Puri Ds. Kalangan sibolga, yang berhasil menangkap Sertu Lalu Makmun R, Pemohon Kasasi tidak berada ditempat tersebut dan tidak tertangkap oleh petugas POM yang mengadakan razia, karena Pemohon Kasasi pada waktu itu berada di medan, melihat anaknya yang sedang sakit. dengan demikian penerapan hukum mengenai soal tempus dan locus delicti, menurut hemat pemohon Kasasi jelas tidak terbukti.
b.    Mengenai unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa baik keterangan saksi-saksi (sertu Lalu MAkmun R, leni Herlina Br.Tobing) juga mengakui bahwa Pemohon Kasasi tidak berada di Motel Puri Tersebut pada waktu itu, dan pemohon kasasi pada waktu itu tidak ada membawa, tidak ada menyimpan dan miliknyapun kalupun ada (quod non) sudah dikuasai/dimiliki oleh sertu Lalu Makmun R. karena sudah diberi kuasa/dikuasakan untuk menjual, sehingga kepemilikan sudah beralih, yang berarti menurut hemat Pemohon Kasasi, unsur tersebut tidak terpenuhi, karena   sebenarnya  Pemohon Kasasi pada waktu itu dimedan, tidak bersangkut paut dengan pil yang didalilkan didalam pertimbangan maupun putusan judex facti.
c.    Mengenai unsur Psikotropika, dapat ditanggapi sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No.5 Tahun 1997, disebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintatis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku;
Bahwa oleh karena yang dipersalahkan kepada pemohon kasasi salam perkara ini adalah kepemilikan, pembawaan atau penyimpanan zat atau obat , maka menurut hemat pemohon kasasi zat atau obat dimaksud harus ada ditunjukkan/diajukan sebagai bukti dalam sidang pengadilan dan bukti tersebutlah justru penentu terbukti tidanya apa yang didakwakan kepada pemohon kasasi.
Bahwa sekiranyapun bukti pil tersebut ada diajukan di dalam persidangan yang menurut keterangan saksi berwarna putih, tidak pakai merk, tentu tidak begitu saja dapat diterima bahwa pil tersebut adalah Psikotropika dan sekiranyapun (quod non) betul Psikotropika, juga perlu ditentukan Psikotropika yang bagaimana (apakah golongan I,II,III,IV dsb-nya) yang untuk itu perlu hasil penelitian/pemeriksaan Laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah, dan hasil pemeriksaan Laboratorium dimaksudlah yang dijadikan sebagai petunjuk/pedoman menentukan/memutusakan salah tidaknya Pemohon kasasi;
Bahwa Pemohon Kasasi memohon juga pertimbangan dan kearifan Bapak, mengenai pejabat/petugas yang mengadili pemohon kasasi, yaitu Oditur adalah Mayor Chk Makhmud Sitepu, SR Nrp. 33590 dan Panitera adalah Pelda (k) Martha Tarigan Nrp. 476770, yang keduanya adalah suami-istri, walaupun memang tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon kasasi tetapi karena saja pemohon kasasi mengetahui hal tersebut belakangan, sepertinya ada hal-hal yang menunjukan perasaan ketidak adilan bagi diri pemohon kasasi sesuai dengan pasal 149 UU No.31 Tahun 1997 yang bagi diri pemohon kasasi, terasa ya, terkatakan tidak.Bahwa dalam pemeriksaan baik oleh penyidik maupun dalam persidangan selalu ditonjolkan masalah pil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir yang berwarna warni, yang seolah-olah rekayasa cerita ada     hubungannya dengan pemohon kasasi, berhubungankarena bukti pil-pil yang 47 (empat puluh tujuh) butir tersebut tidak ada relevansinya dengan pemohon kasasi, hanya dikait-kaitkan sedemikian rupa supaya ada     alasan untuk menjadikan pemohon kasasi diajukan ke Mahkamah Militer.Bahwa Pemohon Kasasi memohon juga kearifan Bapak Hakim Majelis Mahkamah Agung Kiranya berkenan mempertimbankan penerapan pertimbangan judex facti mengenai tujuan Mahkamah tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana.tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan seterusnya (hal 16 putusan Mahmil I-02 Medan), yang menurut Pemohon Kasasi hanya sebagai semboyan saja yang tidak mempunyai makna apapun, atau hanya sebagai suatu tips service saja agar enak didengar telinga, atau hanya merupakan satu ketentuan yang harus dicantumkan tanpa perlu dimaknai, karena menurut pemohon Kasasi apabila para judex facti betul dengan judul yang tertulis pada awal putusan (demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa), maka   pemohon kasasi tidak akan dihukum dengan membuangnya dari TNI-AD,akan tetapi akan tetap berada dalam tubuh TNI-AD guna dididik, dibina, diperbaiki karena usianya masih muda dan masih sangat diharapkan untuk diperbaiki, karena pemohon Kasasi berpendapat bahwa TNI-AD sangat mampu, Profesional dan sangat berkualitas membina dan membentuk manusia menjadi prajurit yang baik.
Akan tetapi kalau pertimbangan mendidik itu hanya semboyan yang tidak mempunyai makna apa saja dan judexd facti berpendapat bahwa TNI yang sekarang ini   memang sudah terpuruk dimata masyarakat tidak mempunyai kemampuan, tidak kualifide dan tidak profesional untuk membina anggotanya menjadi seorang prajurit yang baik, maka memang  tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, dan pemohon Kasasi pun bersama  anak istri pasrah akan malapetaka yang menimpa keluarga mereka. untuk itu oleh karena menurut pendapat dan perasaan Pemohon Kasasi bahwa dirinya masih dapat diperbaiki dan berjanji akan mereformasi sikap dan sifatnya yang selama ini tidak baik dan akan mengutamakan pengabdiannya kepada dinasnya, maka mohon kepada hakim Majelis Mahkamah Agung kiranya berkenan mempertimbankan mengenai keinginan dan kemauan dan pemohon Kasasi untuk tetap dalam dinas TNI AD. karena menurut Pemohon kasasi sendiri bahwa TNI AD adalah tetap mampu dan kualifide membina anggotanya, untuk menjadi prajurit yang baik.

Menimbang, Bahwa terlepas dan Keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamali Agung Berpendapat :
Bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan harus dibatalkan karena Mahkamah Militer Tinggi I Medan tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa, padahal hukuman dalam perkara Psikotropika bersifat kumulatif;
Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi I medan tangal 29 September 2000 Nomor : PUT/B-31/K/AD/MMT-I/IX/2000 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;
Menimbang, Bahwa meskipun Permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa diterima, namun oleh karena pemohon kasasi/terdakwa tetap dipidana, maka pemohon kasasi/terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Undang-Undang No.31 Tahun1997 dan Undang-Undang lainnya yan bersangkutan;

                                                       MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon/Terdakwa NIKSON SILITONGA, Serka Nrp. 636400 tersebut;
Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan tanggal 29 September 2000 Nomor : PUT/B-31/K/AD/MMT-I/IX/2000;

                                                 MENGADILI SENDIRI
 
Menyatakan Terdakwa NIKSON SILITONGA, Serka Nrp. 636400 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " barang siapa secara tanpa hal memiliki Psikotropika ".
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok          : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan    : Dipecat dari dinas Militer C/q TNI-AD
Pidana denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
Membebani pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2001 oleh H. German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung Sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Kowi AS, SH. dan H.Suwawi,SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2001 oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Achmad Kowi AS, SH dan H. Suwawi, SH. Hakim-Hakim anggota, Anwar H. Usman, SH, MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

                     Hakim-Hakim Anggota                                           Ketua
                                  ttd                                                             ttd
                   H. Achmad Kowi AS, SH                          H. German Hoediarto, SH
                                  ttd
                          H. Suwawi, SH

                                                              Panitera Pengganti
                                                                         ttd
                                                       Anwar H. Usman, SH. MH.